Jumat, 20 November 2015

Mafia Hutan Manfaatkan Celah Hukum Izin Pembakaran Lahan


UU 32 Tahun 2009 yang mengizinkan praktik pembakaran hutan menjadi santapan empuk organisasi tanpa bentuk (OTB) di sektor kehutanan untuk mengeruk untung.

Mereka beroperasi secara terorganisir, bermodal besar dengan memanfaatkan keberadaan UU dan Perda serta kelemahan pengawasan aparat di daerah.

"Pemerintah seharusnya mengkaji lagi kelemahan UU 32 tahun 2009 yang acapkali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mencari keuntungan dengan membakar lahan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu," tegas Peneliti Paradigma Institut Prasetyo Sunaryo di Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Sebagaimana diketahui, UU No 32 Tahun 2009 mengizinkan adanya praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar karena mempertimbangkan kearifan lokal yaitu kebiasaan penduduk membuka lahan dengan cara dibakar. Namun, praktik ini biasanya dilakukan pada skala kecil dengan prosedur yang ketat agar tak merambah ke lahan milik orang lain.

Presetyo menjelaskan, kelonggaran ini telah dimanfaatkan oleh para mafia hutan yang melibatkan pemerintah daerah seperti adanya peraturan Gubernur yang memperbolehkan pembakaran lahan melebihi ketentuan UU.

"Mereka ibarat organisasi tanpa bentuk (OTB) namun bermodal kuat. Temuan BNPB mengkonfirmasi adanya praktik-praktik pembakaran yang disengaja untuk diperjualbelikan. Bahkan, ada juga pembakaran yang dilakukan sebagai balas dendam atau sengaja untuk mendeskreditkan korporasi tertentu," tegasnya.

Peran para pemodal besar dalam OTB ini makin samar-samar karena mereka pintar memanfaatkan sentimen negatif publik terhadap korporasi. Dikatakan Prasetyo, peran mereka terkesan minimalis atau sekadar antek dari korporasi. Padahal, faktanya bisa saja tidak begitu.

"Sejauh ini, belum ada yang menelisik peran OTB di sektor kehutanan ini. Mereka seolah missing link meski perannya bisa jadi sangat besar dalam pembakaran hutan selama belasan tahun di Indonesia," tambahnya.

Organisasi Tanpa Bentuk ini, kata dia, sangat teroranisir dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok yang melakukan aktivitas pembukaan lahan akan mendapat persentase pemasukan sendiri, namun rata-rata, pengurus kelompok tani mendapat porsi pemasukan terbesar, antara 52-58 persen, sementara kelompok petani yang menebas, menebang, dan membakar mendapat porsi pemasukan antara 3-19 persen.

Dalam penelitiannya, Paradigma menemukan bahwa harga lahan yang sudah dibersihkan dengan tebas dan tebang ditawarkan dengan harga Rp8,6 juta per hektare.

Namun, lahan dalam kondisi 'siap tanam' atau sudah dibakar malah akan meningkat harganya, yaitu Rp11,2 juta per hektar.

Lalu tiga tahun kemudian, setelah lahan yang sudah ditanami siap panen, maka perkebunan yang sudah jadi itu bisa dijual dengan harga Rp40 juta per hektare.

Kenaikan nilai ekonomi dari lahan inilah yang membuat aktor-aktor yang diuntungkan berupaya agar kebakaran hutan dan lahan terjadi terus-menerus.

Selain itu, dalam pola jual beli lahan, penyiapan lahan menjadi tanggung jawab pembeli, jika akan dibakar atau dibersihkan secara mekanis. Semakin murah biaya pembersihan, untung pembeli akan semakin besar.

Sebagai perbandingannya, menurut Prasetyo, per hektare lahan yang dibakar biayanya USD10-20, sementara untuk lahan yang dibersihkan secara mekanis membutuhkan USD200 per hektare.

Penelitian dilakukan di kabupaten Riau, yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, dan Bengkalis menggunakan metode pemetaan, survei, dan pendekatan kebijakan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar